Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ribut Impor Beras, Masalah Klasik Lintas Lembaga

image-gnews
Pembeli tengah memilih beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Senin, 8 Maret 2021. Pemerintah telah mengalokasikan impor beras sebesar 1 juta ton kepada Bulog. Tempo/Tony Hartawan
Pembeli tengah memilih beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Senin, 8 Maret 2021. Pemerintah telah mengalokasikan impor beras sebesar 1 juta ton kepada Bulog. Tempo/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kebijakan impor beras diumumkan Badan Pangan Nasional usai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Selasa, 6 Desember 2022. Opsi mpor sebanyak 200 ton diambil untuk memenuhi cadangan pangan Perum Bulog yang kian tiris. 

Keputusan impor mengalami perjalanan panjang lantaran antar kementerian dan lembaga tak satu suara. Hingga kini, Kementerian Pertanian (Kementan) kukuh bahwa hasil produksi dalam negeri masih sangat mencukupi kebutuhan domestik. Menteri Pertanian bahkan sempat mengklaim neraca ketersediaan beras di dalam negeri masih surplus 10 juta ton. 

"Kita punya stok dan neraca kita masih surplus 10 juta ton. Di mana persoalannya?" tuturnya saat ditemui Tempo di kantor Kementan, Jakarta Selatan, Kamis, 6 Oktober lalu.

Baca: Persoalkan Data Beras Kementan, Buwas: Saya Cek di Lapangan Enggak Ada

Namun Perum Bulog sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang pangan yang berfungsi sebagai stabilisator membantah pernyataan Kementan.

Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI pada Rabu, 23 November 2022 Kementan diberi waktu enam hari untuk membuktikan ketersediaan beras itu. Apabila terbukti beras dalam negeri mencukupi, pemerintah akan menyerap melalui Bulog untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 600 ribu ton. 

Kemudian Koordinator Data Evaluasi dan Pelaporan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (Ditjen TP) Batara Siagian akhirnya melayangkan surat resmi kepada Bulog yang berisi rincian lokasi penyerapan beras domestik. Surat tersebut telah ditembuskan kepada pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. 

“Hal ini tentu sebagai komitmen kami meyakinkan data BPS tidak ada keraguan sesungguhnya, karena faktanya di lapangan beras ada. Namun tentu dengan variasi harga tergantung lokasi,” kata Batara di Jakarta, melalui keterangannya pada Rabu, 30 November 2022.

Dengan data yang dikirimkan Kementan, Batara berharap Bulog dapat segera menyerap beras di wilayah tersebut. Sehingga, pemerintah tidak perlu melakukan importasi beras. Dibandingkan produksi secara nasional, kata dia, sebenarnya kebutuhan gudang cadangan beras Bulog sangat kecil.

Karena itu, ia menilai tidak mungkin petani lokal di seluruh wilayah Indonesia tidak dapat memenuhinya. Ditambah pada Februari hingga Maret, akan terjadi panen raya sehingga stok di petani lokal akan melimpah. 

Selanjutnya: Hasil Cek Dirut Bulog di Lapangan Mengecewakan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terpopuler Bisnis: Penjelasan Bulog atas Harga Beras Mahal, Viral Tas Hermes hingga Kekayaan Dirjen Bea Cukai

1 jam lalu

Petani menggunakan alat tradisional untuk membersihkan gabah saat panen di Desa Kawengen, Kabupaten Semarang, Minggu, 28 April 2024. Seiring periode panen raya pada bulan April, Bulog mulai menggunakan beras produksi lokal untuk keperluan bantuan pangan maupun stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). Tempo/Budi Purwanto
Terpopuler Bisnis: Penjelasan Bulog atas Harga Beras Mahal, Viral Tas Hermes hingga Kekayaan Dirjen Bea Cukai

Penjelasan Bulog atas harga beras yang tetap mahal saat harga gabah terpuruk.


Cuaca Ekstrem, Pemerintah Siapkan Impor Beras 3,6 Juta Ton

13 jam lalu

Buruh pelabuhan membongkar beras impor asal Thailand dari kapal kargo di Pelabuhan Boom Baru, Palembang, Sumatera Selatan, Jumat 1 Maret 2024. Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Selatan-Bangka Belitung mendapatkan pasokan beras impor sebanyak 42.000 ton beras dari Thailand, Vietnam, Myanmar yang akan didistribusikan ke dua provinsi yaitu Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung sebagai cadangan beras pemerintah untuk menjamin ketersediaan dan stabilitas harga.  ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Cuaca Ekstrem, Pemerintah Siapkan Impor Beras 3,6 Juta Ton

Zulkifli Hasan mengatakan impor difokuskan ke wilayah sentra non produksi guna menjaga kestabilan stok beras hingga ke depannya.


Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

13 jam lalu

Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan dan Yudi Purnomo Harahap menghadiri sidang Praperadilan Firli Bahuri dalam kasus penetapan tersangka dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Kamis, 13 Desember 2023. TEMPO/Yuni Rahmawati
Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah


Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

1 hari lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Tiba di Gedung ACLC KPK, Jakarta Rabu 12 April 2023. Ia diperiksa Dewas terkait laporan pengembalian Endar Priantoro ke Polri. TEMPO/Mirza Bagaswara
Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.


IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

1 hari lalu

Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha (tengah) didampingi Dewan Penasehat Novel Baswedan (dua kanan) menunjukkan barkas laporan di gedung lama KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat 26 April 2024. IM57+ Institute melaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK atas dugaan pelanggaran kode etik. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.


Bulog Beberkan Alasan Penyerapan Jagung Belum Maksimal

1 hari lalu

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi. ANTARA/Sulthony Hasanuddin
Bulog Beberkan Alasan Penyerapan Jagung Belum Maksimal

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi membeberkan alasan penyerapan jagung dari petani hingga kini masih terkendala.


Harga Gula Pasir Meroket, Zulhas: Gak Boleh Impor kalau Lagi Musim Giling

1 hari lalu

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan meninjau harga bahan pokok di Pasar Klender SS, Jakart, Senin 26 Februari 2024. Zulkifli Hasan mengatakan, kenaikan harga bahan pokok sebelum Ramadan sudah menjadi permasalahan tahunan yang dihadapi masyarakat, menurutnya hal ini berkaitan dengan peningkatan permintaan yang melonjak. TEMPO/Tony Hartawan
Harga Gula Pasir Meroket, Zulhas: Gak Boleh Impor kalau Lagi Musim Giling

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas angkat bicara soal tingginya harga gula saat ini.


Mengapa Beras Tetap Mahal saat Harga Gabah Terpuruk? Ini Penjelasan Bulog

1 hari lalu

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi. ANTARA/Sulthony Hasanuddin
Mengapa Beras Tetap Mahal saat Harga Gabah Terpuruk? Ini Penjelasan Bulog

Diretur Utama Bulog, Bayu Krisnamurthi menjelaskan penyebab masih tingginya harga beras meskipun harga gabah di petani murah.


Bulog Salurkan Bantuan Pangan di Jakarta Selatan

1 hari lalu

Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi. TEMPO/Yohanes Maharso Joharsoyo
Bulog Salurkan Bantuan Pangan di Jakarta Selatan

Perum Bulog menyalurkan Bantuan Pangan Tahap II berupa beras kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Jakarta Selatan.


Kementan Terbitkan Permentan No.01 Tahun 2024, Pastikan Pupuk Subsidi Tepat Sasaran

1 hari lalu

Kementan Terbitkan Permentan No.01 Tahun 2024, Pastikan Pupuk Subsidi Tepat Sasaran

Revisi Permentan untuk memastikan penyaluran pupuk bersubsidi secara akurat dan tepat sasaran.